Kementerian Luar Negeri Belanda meminta agar dokumen pengadilan yang akan dikirimkan ke Negara Kincir Angin itu harus asli dan lengkap. Selain itu, aparat hukum Indonesia tidak bisa langsung mengirimkan dokumen hukum itu kepada orang atau badan hukum Belanda yang menjadi tujuan.
Kapolri baru, Komisaris Jenderal (Pol) Timur Pradopo pernah mengumbar janji kala uji kelayakan dan kepatutan pencalonan dirinya di Komisi III DPR untuk menuntaskan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Kini, pernyataan tersebut ditagih. Terutama untuk menuntaskan dugaan tindak pidana penghilangan ayat dalam UU Kesehatan, yang diduga dilakukan Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning P.
Wacana pencantuman dampak atas zat pengawet dalam makanan dan minuman sepertinya perlu diperhatikan Pemerintah. Soalnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang hal itu penting bagi keselamatan konsumen. Sama halnya seperti obat, konsumen berhak mendapatkan informasi tentang risiko pemakaian produk.
aktik para terpidana kasus korupsi dalam mengurangi hukumannya semakin berkembang. Beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah trend baru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Para terpidana yang telah dihukum oleh pengadilan di tingkat pertama itu tak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Melainkan langsung mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK). ‘Akal-akalan’ ini rupanya terbaca [...]
Rancangan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tinggal selangkah lagi berlaku. Awal Oktober lalu, DPR telah menyelesaikan pembahasannya dan mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Sekarang, prosesnya tengah menunggu pengundangan dan pemberian nomor setelah masuk Lembaran Negara. Hal menarik, UU ini memerintahkan organisasi atau asosiasi profesi notaris membuka akses seluasnya pada PPATK. [...]
